Berbagai komoditas perdagangan yang dihasilkan bangsa Indonesia lah yang menjadi incaran bangsa-bangsa Barat. Berbagai hasil bumi Indonesia tidak hanya menjadi konsumsi bangsa-bangsa Asia, tetapi juga menjadi salah satu incaran bangsa-bangsa Barat. Indonesia dan bangsa- bangsa di Eropa memiliki perbedaan kondisi alam. Pengaruh lokasi telah memberikan perbedaan iklim dan kondisi tanah di Indonesia dan Eropa. Hal ini mengakibatkan hasil bumi yang diperoleh juga berbeda. Bangsa Indonesia harus senantiasa bersyukur karena dianugerahi Tuhan Yang Maha Esa hidup di daerah tropis.
Kedatangan bangsa-bangsa Barat ke Indonesia di atas menandai era penjajahan bangsa Indonesia. Satu demi satu daerah di Indonesia dikuasai bangsa asing. Penjajahan telah menyebabkan penderitaan bangsa Indonesia. Pemerintah kolonial menerapkan kebijakan yang merugikan bangsa Indonesia. Akibatnya bangsa Indonesia melakukan perlawanan untuk mengusir penjajah.
a. Monopoli dalam Perdagangan
Monopoli perdagangan yang dilakukan oleh Belanda jelas merugikan rakyat. Kalian dapat membayangkan bagaimana perasaan para petani yang ingin menjual hasil pertanian, tetapi dipaksa hanya menjual kepada VOC? Tentu daya tawar harga yang mereka dapatkan sangat rendah.
Pada awal kedatangan bangsa-bangsa Barat, rakyat Indonesia menerima dengan baik. Rakyat di berbagai daerah memandang perdagangan merupakan hubungan baik kepada siapapun. Hubungan perdagangan tersebut kemudian berubah menjadi hubungan penguasaan atau penjajahan. VOC terus berusaha memperoleh kekuasaan yang lebih dari sekedar jual beli.
Awalnya VOC meminta keistimewaan hak-hak dagang. Lama-lama berkembang menjadi penguasaan pasar (monopoli). VOC menekan para raja untuk memberikan kebijakan perdagangan hanya dengan VOC. Akhirnya VOC bukan hanya menguasai daerah perdagangan, tetapi juga menguasai politik atau pemerintahan.
Monopoli adalah penguasaan pasar yang dilakukan oleh satu atau sedikit perusahaan. Bagaimana dampak yang terjadi akibat monopoli? Bagi pelaku perusahaan monopoli sangat menguntungkan karena mereka dapa menentukan harga beli dan harga jual. Sebagai contoh pada saat VOC melakukan monopoli rempah-rempah di Indonesia, VOC membuat perjanjian dengan kerajaan-kerajaan di Indonesia. Setiap kerajaan hanya mengizinkan rakyat menjual hasil bumi kepada VOC. Nah, karena produsen sudah dikuasai VOC, maka pada saat rempah-rempah dijual harganya sangat melambung.
Semua itu terjadi karena keterpaksaan. Belanda memaksa kerajaan-kerajaan di Indonesia untuk mengizinkan terjadinya monopoli dengan berbagai cara. Salah satu caranya adalah politik adu domba atau dikenal devide et impera. SAdu domba yang dilakukan Belanda dapat terjadi terhadap kerajaan dengan kerajaan, atau antar pejabat kerajaan.
Belanda berharap akan terjadi permusuhan antar bangsa Indonesia, sehingga terjadi perang antar kerajaan. Belanda juga terlibat dalam konflik yang terjadi di dalam kerajaan. Pada saat terjadi perang antar kerajaan, Belanda mendukung salah satu kerajaan yang berperang. Demikian halnya saat terjadi konflik di dalam kerajaan, Belanda akan mendukung salah satu pihak. Setelah pihak yang didukung Belanda menang, Belanda akan meminta balas jasa.
Setelah selesai perang Belanda biasanya meminta imbalan berupa monopoli perdagangan atau penguasaan atas beberapa lahan atau daerah. Akibat monopoli inilah rakyat Indonesia sangat menderita. Mengapa demikian? Dengan adanya monopoli rakyat tidak memiliki kebebasan menjual hasil bumi mereka. Mereka terpaksa menjual hasil bumi hanya kepada VOC. VOC dengan kekuasaannya membeli hasil bumi rakyat Indonesia dengan harga yang sangat rendah, padahal apabila rakyat menjual kepada pedagang lain, harganya bisa jauh lebih tinggi. Sekarang kalian telah memahami bagaimana dampak monopoli dan adu domba VOC terhadap kerajaan-kerajaan dan rakyat Indonesia. Sekarang coba lakukan pencarian beberapa kegiatan monopoli dan adu domba yang dilakukan VOC terhadap bangsa Indonesia.
b. Kerja Paksa
Pemerintah Belanda menginginkan keuntungan sebanyak-banyaknya dari bumi Indonesia sehingga menerapkan kebijakan kerja paksa. Mereka tidak memperoleh penghasilan yang layak, tidak diperhatikan asupan makanannya, dan melakukan pekerjaan di luar batas-batas kemanusiaan. Jalur Anyer Panarukan yang memanjang lebih dari 1000 Km dari Cilegon (Banten), Jakarta, Bogor, Bandung, Cirebon, Semarang, Pati, Surabaya, Probolinggo, hingga Panarukan (Jawa Timur). Saat ini jalur tersebut merupakan salah satu jalur utama bagi masyarakat di pulau Jawa. Anyer Panarukan dibangun 200 tahun yang lalu oleh pemerintah Hindia Belanda.
Jalan Raya Pos (Anyer-Panarukan) sangat penting bagi Pemerintah Kolonial Belanda. Jalan Anyer-Panarukan tersebut menjadi sarana transportasi pemerintahan dan mengangkut berbagai hasil bumi, dan hingga sekarang manfaat jalan tersebut masih dapat dirasakan. Di balik besarnya proyek tersebut, perlu dipertanyakan bagaimana proses pembangunan jalan yang melewati gunung yang terjal dan medan yang sulit pada masa lalu? Siapakah yang menjalankan pembangunan? Pembangunan jalan tersebut merupakan kebijakan Gubernur Jenderal Hindia Belanda bernama Herman Willem Daendels yang berkuasa sejak tahun 1808-1811. Belanda memandang penting pembangunan jalur Anyer-Panarukan, karena jalur tersebut merupakan penghubung kota-kota penting di pulau Jawa yang merupakan penghasil berbagai tanaman ekspor, dengan dibangunnya jalan tersebut maka proses distribusi barang dan jasa untuk kepentingan kolonial semakin cepat dan efisien.
Pembangunan jalur Anyer Panarukan sebagian besar dilakukan oleh tenaga manusia. Puluhan ribu penduduk dikerahkan untuk membangun jalan tersebut. Rakyat Indonesia dipaksa Belanda membangun jalan. Mereka tidak digaji dan tidak menerima makanan yang layak, akibatnya ribuan penduduk meninggal baik karena kelaparan maupun penyakit yang diderita. Pengerahan penduduk untuk mengerjakan berbagai proyek Belanda inilah yang disebut rodi atau kerja paksa. Kerja paksa pada masa Pemerintah Belanda banyak ditemukan di berbagai tempat. Banyak penduduk yang dipaksa menjadi budak dan dipekerjakan di berbagai perusahaan tambang mau- pun perkebunan. Kekejaman Belanda ini masih dapat kalian buktikan dalam berbagai kisah yang ditulis dalam buku-buku sejarah dan novel.
c. Sistem Sewa Tanah Rafles
Tahukah kamu, bahwa Inggris juga pernah menjajah Indonesia pada masa tahun 1811-1816. Penguasa Inggris di Indonesia pada masa tersebut adalah Letnan Gubernur Thomas Stanford Raffles. Salah satu kebijakan terkenal pada masa Raffles adalah sistem sewa tanah atau landrent-system atau Landelijk Stelsel. Sistem tersebut memiliki ketentuan, antara lain sebagai berikut:
Sewa tanah tetap memberatkan rakyat, dan menggambarkan seakan-akan rakyat tidak memiliki tanah, padahal tanah tersebut adalah milik rakyat Indonesia. Hasil sewa tanah juga tidak seluruhnya digunakan untuk kemakmuran rakyat. Hasil sewa tanah tersebut sebagian besar digunakan untuk kepentingan penjajah.
Kekuasaan Inggris selama 5 tahun di Indonesia, juga menghadapi perlawanan rakyat Indonesia di berbagai daerah. Sebagai contoh adalah perlawanan besar rakyat Kesultanan Palembang pada tahun 1812. Sultan Sultan Mahmud Baharuddin menolak mengakui kekuasaan Inggris. Inggris kemudian mengirim pasukan dan menyerang kerajaan Palembang yang terletak di Sungai Musi. Perlawanan rakyat Palembang dapat dikalahkan oleh tentara Inggris, tetapi semangat kemerdekaan rakyat Palembang tetap membara.
Inggris juga menghadapi perlawanan dari kerajaan besar di Jawa yakni Kasunanan Surakarta dan Kasultanan Yogyakarta. Namun sebelum kedua kerajaan melakukan penyerangan, Inggris berhasil meredam usaha perlawanan tersebut.
d. Tanam Paksa
Pada tahun 1830 Van den Bosch menerapkan Sistem Tanam Paksa (Cultuur Stelsel). Kebijakan ini diberlakukan karena Belanda menghadapi kesulitan keuangan akibat perang Jawa atau Perang Diponegoro (1825-1830), dan Perang Belgia (1830-1831).
Tanam Paksa yang diberlakukan oleh pemerintah Belanda memiliki ketentuan yang sangat memberatkan bagi masyarakat Indonesia. Apalagi pelaksanaan yang lebih berat karena penuh dengan penyelewengan sehingga semakin menambah penderitaan rakyat Indonesia. Banyak ketentuan yang dilanggar atau diselewengkan baik oleh pegawai barat maupun pribumi. Praktik- praktik penekanan dan pemaksaan terhadap rakyat tersebut antara lain adalah :
Kedatangan bangsa-bangsa Barat ke Indonesia di atas menandai era penjajahan bangsa Indonesia. Satu demi satu daerah di Indonesia dikuasai bangsa asing. Penjajahan telah menyebabkan penderitaan bangsa Indonesia. Pemerintah kolonial menerapkan kebijakan yang merugikan bangsa Indonesia. Akibatnya bangsa Indonesia melakukan perlawanan untuk mengusir penjajah.
a. Monopoli dalam Perdagangan
Monopoli perdagangan yang dilakukan oleh Belanda jelas merugikan rakyat. Kalian dapat membayangkan bagaimana perasaan para petani yang ingin menjual hasil pertanian, tetapi dipaksa hanya menjual kepada VOC? Tentu daya tawar harga yang mereka dapatkan sangat rendah.
Pada awal kedatangan bangsa-bangsa Barat, rakyat Indonesia menerima dengan baik. Rakyat di berbagai daerah memandang perdagangan merupakan hubungan baik kepada siapapun. Hubungan perdagangan tersebut kemudian berubah menjadi hubungan penguasaan atau penjajahan. VOC terus berusaha memperoleh kekuasaan yang lebih dari sekedar jual beli.
Awalnya VOC meminta keistimewaan hak-hak dagang. Lama-lama berkembang menjadi penguasaan pasar (monopoli). VOC menekan para raja untuk memberikan kebijakan perdagangan hanya dengan VOC. Akhirnya VOC bukan hanya menguasai daerah perdagangan, tetapi juga menguasai politik atau pemerintahan.
Monopoli adalah penguasaan pasar yang dilakukan oleh satu atau sedikit perusahaan. Bagaimana dampak yang terjadi akibat monopoli? Bagi pelaku perusahaan monopoli sangat menguntungkan karena mereka dapa menentukan harga beli dan harga jual. Sebagai contoh pada saat VOC melakukan monopoli rempah-rempah di Indonesia, VOC membuat perjanjian dengan kerajaan-kerajaan di Indonesia. Setiap kerajaan hanya mengizinkan rakyat menjual hasil bumi kepada VOC. Nah, karena produsen sudah dikuasai VOC, maka pada saat rempah-rempah dijual harganya sangat melambung.
Semua itu terjadi karena keterpaksaan. Belanda memaksa kerajaan-kerajaan di Indonesia untuk mengizinkan terjadinya monopoli dengan berbagai cara. Salah satu caranya adalah politik adu domba atau dikenal devide et impera. SAdu domba yang dilakukan Belanda dapat terjadi terhadap kerajaan dengan kerajaan, atau antar pejabat kerajaan.
Belanda berharap akan terjadi permusuhan antar bangsa Indonesia, sehingga terjadi perang antar kerajaan. Belanda juga terlibat dalam konflik yang terjadi di dalam kerajaan. Pada saat terjadi perang antar kerajaan, Belanda mendukung salah satu kerajaan yang berperang. Demikian halnya saat terjadi konflik di dalam kerajaan, Belanda akan mendukung salah satu pihak. Setelah pihak yang didukung Belanda menang, Belanda akan meminta balas jasa.
Setelah selesai perang Belanda biasanya meminta imbalan berupa monopoli perdagangan atau penguasaan atas beberapa lahan atau daerah. Akibat monopoli inilah rakyat Indonesia sangat menderita. Mengapa demikian? Dengan adanya monopoli rakyat tidak memiliki kebebasan menjual hasil bumi mereka. Mereka terpaksa menjual hasil bumi hanya kepada VOC. VOC dengan kekuasaannya membeli hasil bumi rakyat Indonesia dengan harga yang sangat rendah, padahal apabila rakyat menjual kepada pedagang lain, harganya bisa jauh lebih tinggi. Sekarang kalian telah memahami bagaimana dampak monopoli dan adu domba VOC terhadap kerajaan-kerajaan dan rakyat Indonesia. Sekarang coba lakukan pencarian beberapa kegiatan monopoli dan adu domba yang dilakukan VOC terhadap bangsa Indonesia.
b. Kerja Paksa
Pemerintah Belanda menginginkan keuntungan sebanyak-banyaknya dari bumi Indonesia sehingga menerapkan kebijakan kerja paksa. Mereka tidak memperoleh penghasilan yang layak, tidak diperhatikan asupan makanannya, dan melakukan pekerjaan di luar batas-batas kemanusiaan. Jalur Anyer Panarukan yang memanjang lebih dari 1000 Km dari Cilegon (Banten), Jakarta, Bogor, Bandung, Cirebon, Semarang, Pati, Surabaya, Probolinggo, hingga Panarukan (Jawa Timur). Saat ini jalur tersebut merupakan salah satu jalur utama bagi masyarakat di pulau Jawa. Anyer Panarukan dibangun 200 tahun yang lalu oleh pemerintah Hindia Belanda.
Jalan Raya Pos (Anyer-Panarukan) sangat penting bagi Pemerintah Kolonial Belanda. Jalan Anyer-Panarukan tersebut menjadi sarana transportasi pemerintahan dan mengangkut berbagai hasil bumi, dan hingga sekarang manfaat jalan tersebut masih dapat dirasakan. Di balik besarnya proyek tersebut, perlu dipertanyakan bagaimana proses pembangunan jalan yang melewati gunung yang terjal dan medan yang sulit pada masa lalu? Siapakah yang menjalankan pembangunan? Pembangunan jalan tersebut merupakan kebijakan Gubernur Jenderal Hindia Belanda bernama Herman Willem Daendels yang berkuasa sejak tahun 1808-1811. Belanda memandang penting pembangunan jalur Anyer-Panarukan, karena jalur tersebut merupakan penghubung kota-kota penting di pulau Jawa yang merupakan penghasil berbagai tanaman ekspor, dengan dibangunnya jalan tersebut maka proses distribusi barang dan jasa untuk kepentingan kolonial semakin cepat dan efisien.
Pembangunan jalur Anyer Panarukan sebagian besar dilakukan oleh tenaga manusia. Puluhan ribu penduduk dikerahkan untuk membangun jalan tersebut. Rakyat Indonesia dipaksa Belanda membangun jalan. Mereka tidak digaji dan tidak menerima makanan yang layak, akibatnya ribuan penduduk meninggal baik karena kelaparan maupun penyakit yang diderita. Pengerahan penduduk untuk mengerjakan berbagai proyek Belanda inilah yang disebut rodi atau kerja paksa. Kerja paksa pada masa Pemerintah Belanda banyak ditemukan di berbagai tempat. Banyak penduduk yang dipaksa menjadi budak dan dipekerjakan di berbagai perusahaan tambang mau- pun perkebunan. Kekejaman Belanda ini masih dapat kalian buktikan dalam berbagai kisah yang ditulis dalam buku-buku sejarah dan novel.
c. Sistem Sewa Tanah Rafles
Tahukah kamu, bahwa Inggris juga pernah menjajah Indonesia pada masa tahun 1811-1816. Penguasa Inggris di Indonesia pada masa tersebut adalah Letnan Gubernur Thomas Stanford Raffles. Salah satu kebijakan terkenal pada masa Raffles adalah sistem sewa tanah atau landrent-system atau Landelijk Stelsel. Sistem tersebut memiliki ketentuan, antara lain sebagai berikut:
- Petani harus menyewa tanah meskipun dia adalah pemilik tanah tersebut.
- Harga sewa tanah tergantung kepada kondisi tanah.
- Pembayaran sewa tanah dilakukan dengan uang tunai.
- Bagi yang tidak memiliki tanah dikenakan pajak kepala.
Sewa tanah tetap memberatkan rakyat, dan menggambarkan seakan-akan rakyat tidak memiliki tanah, padahal tanah tersebut adalah milik rakyat Indonesia. Hasil sewa tanah juga tidak seluruhnya digunakan untuk kemakmuran rakyat. Hasil sewa tanah tersebut sebagian besar digunakan untuk kepentingan penjajah.
Kekuasaan Inggris selama 5 tahun di Indonesia, juga menghadapi perlawanan rakyat Indonesia di berbagai daerah. Sebagai contoh adalah perlawanan besar rakyat Kesultanan Palembang pada tahun 1812. Sultan Sultan Mahmud Baharuddin menolak mengakui kekuasaan Inggris. Inggris kemudian mengirim pasukan dan menyerang kerajaan Palembang yang terletak di Sungai Musi. Perlawanan rakyat Palembang dapat dikalahkan oleh tentara Inggris, tetapi semangat kemerdekaan rakyat Palembang tetap membara.
Inggris juga menghadapi perlawanan dari kerajaan besar di Jawa yakni Kasunanan Surakarta dan Kasultanan Yogyakarta. Namun sebelum kedua kerajaan melakukan penyerangan, Inggris berhasil meredam usaha perlawanan tersebut.
d. Tanam Paksa
Pada tahun 1830 Van den Bosch menerapkan Sistem Tanam Paksa (Cultuur Stelsel). Kebijakan ini diberlakukan karena Belanda menghadapi kesulitan keuangan akibat perang Jawa atau Perang Diponegoro (1825-1830), dan Perang Belgia (1830-1831).
Tanam Paksa yang diberlakukan oleh pemerintah Belanda memiliki ketentuan yang sangat memberatkan bagi masyarakat Indonesia. Apalagi pelaksanaan yang lebih berat karena penuh dengan penyelewengan sehingga semakin menambah penderitaan rakyat Indonesia. Banyak ketentuan yang dilanggar atau diselewengkan baik oleh pegawai barat maupun pribumi. Praktik- praktik penekanan dan pemaksaan terhadap rakyat tersebut antara lain adalah :
- Ketentuan bahwa tanah yang digunakan untuk tanaman wajib hanya 1/5 dari tanah yang dimiliki rakyat, kenyataanya selalu lebih bahkan sampai 1⁄2 bagian dari tanah yang dimiliki rakyat.
- Kelebihan hasil panen tanaman wajib tidak pernah dibayarkan.
- Waktu untuk kerja wajib melebihi dari 66 hari, dan tanpa imbalan yang memadai.
- Tanah yang digunakan untuk tanaman wajib tetap dikenakan pajak.