Penjajahan bangsa Barat di Indonesia secara tegas telah menerapkan kehidupan yang diskriminatif. Orang-orang Barat memandang bahwa mereka yang berkulit putih sebagai kelompok yang kelas I, kaum Timur Asing sebagai kelas II, dan kaum pribumi dipandang sebagai masyarakat kelas III, kelas yang paling rendah. Hal ini membawa konsekuensi bahwa budayanya juga dipandang paling rendah. Pandangan ini sengaja untuk menjatuhkan martabat bangsa Indonesia yang memang sedang terjajah.
Memang bangsa Barat ini ingin memberantas budaya feodal. Terbukti Belanda berhasil menggeser hak-hak istimewa para penguasa pribumi. Para penguasa pribumi, telah kehilangan statusnya sebagai bangsawan yang sangat dihormati oleh rakyatnya. Mereka telah ditempatkan sebagai pegawai pemerintah kolonial, sehingga tidak memiliki hak-hak istimewa kebangsawanannya. Status dan hak-hak istimewanya justru diambil oleh Belanda. Masyarakat Indonesia harus menghormati secara berlebihan kepada penguasa kolonial. Harus diakui dengan adanya dominasi orang-orang Barat di Indonesia telah menanamkan nilai-nilai budaya yang umumnya kurang sesuai dengan nilai-nilai budaya bangsa Indonesia. Bahkan perkembangan budaya Barat yang cenderung dipaksakan juga telah menggeser nilai-nilai budaya keindonesiaan.
Semangat persatuan, hidup dalam suasana kekerabatan, nilai-nilai gotong royong, nilai-nilai kesantunan, unggah-ungguh atau budi pekerti luhur yang dikembangkan di lingkungan kraton yang juga ditiru oleh masyarakat mulai bergeser. Bahkan yang menyedihkan dengan alasan modernisasi, para penguasa Barat tidak mau tahu tentang tradisi atau atau norma-norma, termasuk nilai halal dan haram dalam Islam. Oleh karena itu, di lingkungan masyarakat beragama Islam, kaum kolonial yang menjajah Indonesia dikatakan sebagai orang-orang kafir.
Kedatangan dan dominasi bangsa-bangsa Barat juga telah membawa pengaruh semakin intensifnya perkembangan agama Kristen. Hal ini tentu sejenak menimbulkan culture shock di kalangan masyarakat muslim di Indonesia. Namun dalam perkembangannya mampu beradaptasi sehingga menambah khasanah keragaman di Indonesia.
Kemudian pada zaman pemerintahan Raffles, perkembangan ilmu pengetahuan, sejarah dan budaya, khususnya di Jawa, mendapatkan perhatian khusus. Melalui bukunya yang berjudul History of Java, buku tersebut memuat berbagai aspek sosial dan budaya di Pulau Jawa. Ada juga buku karya William Marsden yang berjudul History of Sumatera. Pemerhati budaya Nusantara ternyata cukup banyak selain Raffles dan William Marsden terdapat pula menteri pemerintahan Batavia, yakni Crawfurd. Ia menulis buku History of the East Indian Arcipelago dalam tiga jilid. Buku itu sangat penuh rasa kemanusiaan serta mambakar ketidakadilan yang diderita oleh penduduk.
Pada akhir abad XIX, Van Kol yang menjadi juru bicara sosialis Belanda melancarkan kritik terhadap keadaan Hindia Belanda yang semakin merosot. Ia menyatakan selama satu abad lebih pemerintah mengambil keuntungan dari penghasilan rakyat, tetapi tidak ada satu persen pun yang dikembalikan untuk kesejahteraan rakyat Hindia Belanda. Di samping itu, Van Deventer pada tahun 1899, menulis dalam judul “Hutang Kehormatan”. Dalam tulisan tersebut ia menganjurkan adanya politik balas budi (politik etis) yang berisi pendidikan, irigasi, dan imigrasi/transmigrasi.
Itulah uraian tentang Dampak Perkembangan Kolonialisme dan Imperialisme dalam Bidang Sosial-Budaya. Bagaimana dalam bidang pendidikan?
Awal abad ke-20, politik kolonial memasuki babak baru. Dimulailah era Politik Etis yang dipimpin oleh Menteri Jajahan Alexander W.F. Idenburg yang kemudian menjadi Gubernur Jenderal Hindia Belanda (1909-1916). Ada tiga program Politik Etis, yaitu irigasi, edukasi, dan trasmigrasi. Adanya Politik Etis membawa pengaruh besar terhadap perubahan arah kebijakan politik negeri Belanda atas negeri jajahan. Pada era itu pula muncul simbol baru yaitu “kemajuan”. Dunia mulai bergerak dan berbagai kehidupan pun mulai mengalami perubahan. Pembangunan infrastruktur mulai diperhatikan dengan adanya jalur kereta api Jawa-Madura. Di Batavia lambang kemajuan ditunjukkan dengan adanya trem listrik yang mulai beroperasi pada awal masa itu. Dalam bidang pertanian pemerintah kolonial memberikan perhatiannya pada bidang pemenuhan kebutuhan pangan dengan membangun irigasi. Di samping itu, pemerintah juga melakukan emigrasi sebagai tenaga kerja murah di perkebunan-perkebunan daerah di Sumatera.
Hal yang sangat penting untuk mendukung simbol kemajuan itu maka dalam era Politik Etis ini dikembangkan program pendidikan. Pendidikan ini ternyata tidak hanya untuk orang-orang Belanda tetapi juga diperuntukkan kepada kaum pribumi, tetapi dengan persyaratan-persyaratan tertentu. Suasana dan simbol kemajuan melalui program pendidikan ini juga didukung oleh adanya surat-surat R.A. Kartini kepada sahabatnya Ny. R.M. Abendanon di Belanda, yang merupakan inspirasi bagi kaum etis pada saat itu. Semangat era etis adalah kemajuan menuju modernitas. Perluasan pendidikan gaya Barat adalah tanda resmi dari bentuk Politik Etis itu. Pendidikan itu tidak saja menghasilkan tenaga kerja yang diperlukan oleh negara, tetapi juga pada sektor swasta Belanda.
Dalam bidang pendidikan meskipun dampaknya sangat kecil kepada penduduk pribumi, tetapi membawa dampak pada tumbuhnya sekolah-sekolah. Pada tahun 1900, tercatat sebanyak 169 Eurepese Lagree School (ELS) di seluruh Hindia Belanda. Dari sekolah ini murid-murid dapat melanjutkan pelajaran ke STOVIA (School tot Opleiding van Indische Artsen) ke Batavia atau Hoogeree Burgelijk School (HBS). Di samping itu juga dikenal sekolah OSVIA (sekolah calon pegawai) yang berjumlah enam buah.
Bagi para pemuda aktifis banyak yang bersekolah di School tot Opleiding van Indische Artsen (STOVIA) yang berpusat di Batavia. Sekolah ini sering disebut dengan “Sekolah Dokter Jawa” Dari sekolah ini lahir beberapa tokoh pergerakan kebangsaan.
Munculnya kaum terpelajar itu mendorong munculnya surat kabar, seperti, Pewarta Priyayi yang dikelola oleh R.M Tjokroadikoesoemo. Juga koran-koran lain, seperti Surat kabar De Preanger Bode (1885) di Bandung, Deli Courant (1884) di Sumatera Timur, Makassarsche Courant (1902) di Sulawesi, Bromartani (1855) di Surakarta, Bintang Hindia (1902) yang dikelola oleh Abdul Rivai, membawa pencerahan di kalangan pribumi. Dari berbagai informasi yang ada di surat kabar inilah lambat laun kesadaran akan pentingnya persamaan, kemerdekaan terus menyebar ke kalangan terpelajar di seluruh wilayah Hindia Belanda. Berkat informasi yang berkembang inilah kaum terpelajar terus melakukan dialog dan berdebat tentang masa depan tanah kelahirannya sehingga kesadaran pentingnya kemerdekaan terus berkembang dari waktu ke waktu yang puncaknya adalah adanya kesadaran untuk menjadi satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa adalah Indonesia pada 28 Oktober 1928.
KESIMPULAN
- Kebijakan penjajah Belanda cenderung diskriminatif, sehingga terjadi perbedaan kelas dalam masyarakat, ada kelas atau golongan pertama orang kulit putih, golongan kedua orang timur asing, golongan ketiga orang Indonesia (kulit sawo matang).
- Dalam mengendalikan rakyat dan mendapatkan keuntungan Penguasa Belanda memanfaatkan kultur feodal yang sudah ada.
- Pada masa Raffles, ilmu pengetahuan, sejarah dan budaya terutama Jawa mendapat perhatian khusus.
- Setelah diterapkan Politik Etis pendidikan di tanah Hindia Belanda berkembang, termasuk kaum bumiputera mendapat kesempatan bersekolah.
- Berkembangnya pendidikan yang diikuti kaum bumiputera telah melahirkan kaum terpelajar yang kemudian mendorong gerakan nasionalisme di Indonesia yang kemudian ikut mendorong lahirnya Sumpah Pemuda.